Little Known Facts About harta gono gini.

Little Known Facts About harta gono gini.

Blog Article

Temukan definisi istilah-istilah hukum secara free of charge dan tepercaya dari peraturan perundang-undangan

Pada umumnya, harta gono gini terdiri dari harta benda, kekayaan, dan aset lainnya yang diperoleh selama pernikahan oleh salah satu atau kedua belah pihak.

Namun harta yang diperoleh sebuah keluarga tidak mesti secara langsung otomatis menjadi harta gono-gini. Perinciannya sebagai berikut:

Gugatan harta gono gini sendiri berarti salah satu pihak mengajukan tuntutan pada hakim untuk pembagian harta bersama secara adil.

Untuk diketahui, setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai diberlakukan, ada sedikit perubahan pengaturan terkait harta bersama. Harta bersama dalam UU tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan harta mana saja yang termasuk di dalam harta bersama. Bila Kitab Undang-Undang Perdata menyatakan bahwa semua harta yang dimiliki oleh suami dan istri termasuk di dalam harta bersama, UU Perkawinan menyatakan bahwa yang termasuk di dalam harta bersama hanyalah harta yang didapatkan selama pernikahan.

Sebenarnya hal ini tidak perlu diperdebatkan, namun pembagian harta bersama dapat dilihat dari beberapa kemungkinan yang ada.

Dalam pasal 97 KHI disebutkan: “Janda atau duda more info cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Dalam gugatan harta gono gini, saksi dan bukti akan tetap dibutuhkan. Kedua hal tersebut akan dibutuhkan untuk membantu menguatkan alasan mengapa Anda berhak mendapatkan bagian harta bersama yang lebih banyak.

Dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang harta bawaan tersebut, maka standing rumah tersebut adalah merupakan harta pembagian harta gono gini bawaan dari ayah Anda dan dia mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya [pasal 36 ayat (1) UUP].

Temukan definisi istilah-istilah hukum secara gratis dan tepercaya dari peraturan perundang-undangan

Perlu diingat bahwa putusan perceraian tidak secara otomatis memutuskan atau menetapkan mengenai pembagian harta gono-gini dalam perkawinan. Pengajuan pembagian harta gono-gini dapat diajukan sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berbeda dengan pasutri yang bukan beragama Islam, menurut Neng, tidak bisa dilakukan penggabungan sidang cerai dan harta gono gini. Sebab, mereka tunduk pada ketentuan Herzien

Harta yang diperoleh pada masa perkawinan itulah termasuk dalam kategori harta bersama. Harta bersama inilah yang bisa digugat dalam urusan gono-gini.

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak more info ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”